Ratusan masa Aksi SKP HAM Papua berunjuk rasa di depan halaman kantor DPR Papua dan Pimpinan berbagai Elemen saat menyampaikan Aspirasi kepada DPR Papua .Kamis (10/15). Foto: Yunus E. Gobai/KM |
Jayapura, (KM)— Aksi demo damai memperingati Hari HAM Sedunia dimediasi oleh SKP HAM Papua. Demo damai yang diakomodir oleh Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua berunjuk rasa di depan kantor DPR Papua. Kamis (10/12/2015) hari ini.
Aksi kali ini, datang dari berbagai elemen-elemen yang tergabung dalam SKP HAM Papua yakni; (SKPKC Fransiskan Papua, BUK-Papua, KontraS Papua, FIM, FPP, AMPTPI, GMKI Pemuda Katolik,SEMASTFT Fajar Timur, BEM USTJ, BEM Uncen, Gempar, KPKC Kingmi Papua, KPKC GKI dan di bagian Akademisi Universitas Cenderawasih Papua. Aksi ini diterima oleh Ketua DPR Papua Yunus Wonda dari Jam 11.30 selesai di kantor DPR Papua.
Ketua Koordinator SKP HAM Papua Peneas Lokobere, disela Jumpa Pers bersama puluhan Wartawan di Halaman Kantor DPR Papua siang ini.
Dikatakan, satu tahun pemerintahan Jokowi-JK menambah deretan luka rakyat Papua, pembunuhan terus terjadi, Kasus pelanggaran HAM Berat di Papua meningkat dari 1960 sampai Jokowi-JK di lantik menjadi Presiden Indonesia segerah Negara harus bertanggung jawab.
Masa SKP HAM pegang Spnduk |
“Kasus pelanggaran HAM di Papua seperti; Biaka berdara, Wamena berdara, Wasior berdara, Mapenduma berdarah, Abe Berdara, Yaukimo berara, Tolikara berdara, Dogiyai Berdara, penembahkan Timika dan Paniai berdarah yang menewaskan 4 pelajar 17 lainnya Luka berat 8 Desember 2014.
Jokowi mana janjimu, Papua menagih janji-Mu Jokowi pernah janjih bahwa saya akan menuntaskan semua kasus pelanggaran (HAM) berat di Papua pada saat kampanye yang di lakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK terhadap permasalahan Papua.
Janji Jokowi-JK jangan hanya janji semata-mata, melainkan harus pastikan adanya perintah kepada instrumen Negara untuk segerah bertindak dan menyelesaikan dengan tuntas segala bentuk pelanggaran atas HAM khususnya di Papua.
Ketu DPR Papua menerima dokumen |
Ketua DPR Papua Yunus Wonda menggatakan, aspirasi apapun yang selalu di sampaikan oleh rakyat Papua kepada kami DPR Papua itu,kami juga tidak biasa tinggal diam tetapi, kami juga biasanya kerja keras terus untuk desak kepada Presiden Jokowi-JK untuk menyelesaikan persoalan di Papua terutama kasua Paniai berdara 8 Desember 2014.
Kata dia, Aspirasi hari ini kami akan bahwa kepada Presiden Jokowi- Jk dalam waktu yang dekat untuk mendesak segera tuntaskan semua kasus di Papua. Ujarnya.
Ini adalah tuntutan SKP HAM Papua:
1. Presiden republik Indonesia memenuhi janjinya kepada rakyat Papua yang di sampaikan pada Perayaan Natal Nasional ,27 Desember 2014 di Lapangan Mandala Jayapura Ppaua terkait menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Paniai, 8 Desember 2014.
2. Presiden RI segerah memerintahkan Komnas HAM untuk mendorong KPP-HAM yang sudah di bentuk melakukan proses hukum terhadap para pelaku penembakan di Paniai 8 Desember 2014.
3. Pemerintah Indonesia segerah membuka ruang gerak demokrasi bagi rakayat Papua dan membuka akses media Internasional untuk masuk di tanah Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakayat Papua mengawal Tim KPP HAM yang sudah di bentuk pada 15 oktober 2015 agar tim ini bekerja untuk mengungkap para pelaku penembakan di Paniai 8 Desember 2014.
5. DPR Papua, segerah mengundang Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih untuk melakukan evaluasi resmi atas situasi keamanan di Papua, dan menghentikan Impunitas aparat Keamanan pelaku pelanggaran HAM di Papua.
6. Bersama ini kami sejumlah Elemen-elemen yang tergabung dalam SKP HAM Papua,menyatukan hati,budi dan fisik kami untuk berjuang memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban di Enarotali.
Pantauan www.kabarmapega.com Puluhan Aktivis Papua Merdeka Baik dari KNPB dan Mahasiswa terpaksa berhenti di depan pintu masuk DPR hingga usai demo. Usai gelar demo damai polisi melarang puluhan aktivis KNPB dan mahasiswa masuk di gedung DPR provinsi Papua dengan argumen yang tidak jelas. (Yunus E Gobai/KM)
Posting Komentar