YLSM Meepago: Presiden Indonesia Terbukti Penipu dan Tak Tepati Janji

Ist@

Jayapura, (KM)---Ketua Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat (YLSM) Wilayah Meepago, Servius Kedepa, menilai selama Joko Widodo menjabat sebagai presiden Republik Indonesia (RI) telah terbukti menipu dan selalu tidak menepati janji-janji  terhadap Orang Asli Papua (OAP).

“Memang benar presiden Indonesia Joko Widodo telah terbukti penipu dan tidak pernah tepati janji-janji terhadap Orang Asli Papua (OAP),”kata Kedepa Kepada kabarmapegaa.com,Jumat, (06/05/16) yang dikirim melalui Via Facebook.

Menututnya, banyak alasan yang diungkap terhadap OAP sebagai ungkapan janjinya. Alasan-alasan itu, telah membuktikan hanya berada pada alasan pembangunan, ekonomi dan pemerataan pembangunan di Papua dan Papua Barat. 

Lanjutnya, ia (Jokowi, red)  telah mengikirimkan banyak pasukan TNI/POLRI melalui kehadiran perusahaan seperti PT Modern yang membongkar tanah adat, lokasi-laksi umum milik YLSM di Togogei, Yabomaida dan perusahaan Kelapa Sawit yang membongkar hutan alami di Papua tanpa mendapatkan izin bongkar tanah adat dari pemiliknya. 

“Semuanya itu sengaja dilakukan untuk membuka peluang konflik antar sesama Orang Asli Papua,”bebernya.

Dengan cara-cara demikian, kata kedepa lagi, sengaja dibangun oleh Pemerintah Jakarta melalui Badan Intelijen Indonesia (BIN) terhadap OAP agar mereka ditangkap, teror, intimidasi, pemenjarahan, pembunuhan misterius, penembakan kilat dan terencana, penjajahan ekonomi, sosial, budaya, perampasan hak atas tanah adat, pengurasan hasil sumber daya alam, penyuapan dengan cara membayar uang darah Orang Asli Papua kepada para pemimpin negara PNG, FIJI dan lain-lain.

Sebagai bahan rekomendasi yang perlu diketahui oleh pemerintah Indonesia, sebagai berikut: 

Pertama, Kami keluarga korban dan seluruh Orang Asli Papua di Enarotali meminta dengan hormat kepada ULMWP, MSG, PIF, Dewan Gereja Se-dunia segera akan yakinkan Bapak Sri Paus di Roma untuk kirimkan Tim Pencari Fakta ke Papua dan Papua Barat terutama ke Paniai, Enarotali untuk melihat kuburan 4 siswa SMA Paniai yang telah ditembak mati di tempat oleh TNI/POLRI, 8 Desember 2014 lalu.

Kedua, Kasus Paniai, 8 Desember 2014 ini tidal bisa diselesaikan hanya antara pihak pelaku TNI/POLRI/Pemerintah Indonesia dan para Keluarga Korban/Orang Asli Papua saja dengan alasan apapun juga dengan alasan setiap persoalan terutama kasus penghilangan nyawa manusia take berdosa tidal bisa diselesaikan oleh pelaku Dan pihak korban saja. Sesuai hukum adat yang masih berlaku di suku Mee hingga saat ini,kasus Paniai segera akan diselesaikan oleh pihak ketiga yang netral, yakni Dewan HAM PBB Urusan Pembunuhan Kilat dan Terencana yang akan dikawal oleh Dewan Keamanan PBB untuk intervensi pemerintah Indonesia dalam rangka penegakkan nilai-nilai hak asasi manusia yang berlaku untuk semua umat manusia.

(001/KM)