Tanggapan tokoh papua mengenai gisi buruk di asmat papua

Gembala Dr. Socratez S.Yoman

WEST PAPUA:

MASYARAKAT DI SANA (ASMAT-WEST PAPUA) DALAM MENCARI MAKAN TIDAK ADA KEPASTIAN

Oleh Gembala Dr. Socratez S.Yoman

1. Pendahuluan

Mengapa saya mengangkat topik ini untuk saya kritisi komentar Kepala Staf Kepresiden, Moeldoko? Karena pak Moeldoko sudah dua kali membuat pernyataan yang sangat merendahkan martabat rakyat dan bangsa West Papua.

"Wabah penyakit campak dan gizi buruk di Asmat, Papua, disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang kurang peduli lingkungan dan kesehatan. Kira-kira seperti cara buang air ini perlu dievaluasi masyarakat di sana." (CNN Indonesia, 19/01/2018).

"Saya mengatakan kepada Presiden, pak, persoalan utamanya bukan kesehatan, tapi di sana yakni dalam mencari makan itu tidak ada kepastian. Saya menyarankan, perlu dikirim tentara masuk desa untuk menyiapkan sarana dan prasarana pertanian. Kita siapkan mereka untuk bertani."

"Masyakarat di pelosok Papua terbiasa hidup berpindah-pondah dari satu tempat ke titik lainnya. Pada kondisi demikian, kontrol kesehatan menjadi lebih sulit, termasuk uluran bantuan juga menjadi tidak mudah." (Trans 7 & Detik.News, 07/02/2018).

Ada tiga masalah yang dikemukakan pak Moedoko dan jalan penyelesaiannya.

1.1. Penyebab gizi buruk karena kebiasaan masyarakat yang kurang peduli lingkungan & kesehatan.

Secara perspektif medik apa yang dikatakan pak Moeldoko benar & saya sependapat. Itu kita setuju.

Tetapi, pertanyaannya ialah sebelum Indonesia datang, menduduki dan menjajah bangsa West Papua, sejak 1961 sekitar 57 tahun lalu, bangsa ini tidak mengenal yang namanya gizi campak/buruk.

Semestinya, dalam kurung waktu 49 tahun sejak tahun 1969 jaminan kesehatan rakyat West Papua sudah pada tingkat yang baik. Tapi, selama ini, pemerintah Indonesia perlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) & semua rakyat West Papua di-OPM-kan, di-Separatis-kan, maka di wilayah terpencil pemerintah Indonesia alpa. Walau secara simbolis status DOM sudah dicabut, realitas di lapangan wajah militerisme semakin meningkat.

Mr. Zeid Ra'ad Al Hussein Komisioner Tinggi HAM PBB mengakui kekuatan militer di West Papua.

"Saya sangat prihatin atas meningkatnya penggunaan kekuatan aparat keamanan, pelecehan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh aparat keamanan di Papua."

1.2.  Persoalan utama bukan kesehatan, masalah ekonomi, makan dan minum.

Pak Moeldoko tidak konsisten dalam melihat masalah yang sesungguhnya. Ini representasi dan cara pandang Indonesia dalam persoalan di West Papua.

Pada CNN Indonesia pak Moeldoko mengatakan persoalan di West Papua adalah "kebiasaan masyarakat yang kurang peduli lingkungan dan kesehatan."

Tapi pada Trans 7 & Detik News pak Moeldoko mengatakan: " persoalan utama bukan kesehatan, tapi makan dan minum atau ekonomi".

Bagaimana bangsa dengan cara berpikir dan mencermati masalah yang tidak jernih seperti ini mau urus bangsa West Papua?

Pertanyaan lain yang perlu kita jawab ialah apakah sebelum Indonesia mencaplok, menduduki dan menjajah secara ilegal bangsa West Papua, aksi militer pada 1961, perjanjian ilegal tanpa melibatkan bgs West Papua tahun 1962,  penyerahan ilegal pada 1963 dan hari kriminal militer pada 1969, bangsa West Papua pernah kelaparan dan kehausan?

Fakta sejarah menyatakan bahwa leluhur dan nenek moyang bangsa West Papua tidak pernah hidup mengemis dan hidup kelaparan.

Siapa bilang, bangsa ini hidup tidak menetap dan selalu berpindah-pindah? Tidak ada yang larang mereka, mau pindah-pindah atau mau menetap itu hak mereka. Mereka punya kebebasan karena itu tanah dan negeri mereka dan itu kekuasaan dan pemerintahan  mereka. Tidak ada orang yang larang mereka. Mengapa bangsa  Indonesia terganggu?

2. Kirim Militer Untuk Siapkan Lahan Pertanian

Apakah pak Moeldoko tidak keliru?  Lahan pertanian dan lahan hutan dan air sudah disediakan Allah untuk rakyat dan bangsa West Papua. Tidak perlu militer atau apapun namanya untuk masuk ke kampung-kampung rakyat dan bangsa West Papua untuk sediakan lahan.

Lebih baik dengan jujur  mengatakan, di sana perlu membangun basis atau infrastruktur militer dan relokasi atau pindahkan penduduk asli.

Rakyat dan bangsa West Papua tidak membutuhkan militer. Umat Tuhan membutuhkan dokter untuk pelayanan kesehatan; guru untuk mengajar dan ahli pertanian kalau untuk pembinaan pertanian.

Rakyat dan bangsa West Papua sudah trauma dengan namanya Militer dan polisi. Mereka dalam pandangan rakyat itu penjahat, pembunuh, kriminal. Walaupun militer/polisi mengatakan sudah mengubah pendekatan apapun namanya.

3. Akar Masalah Harus diselesaikan

Apapun kebijakan dan pendekatan tidak akan menyelesaikan masalah pokok bangsa West Papua. Api harus dipadamkan. Kalau sepanjang bara api itu belum dipadamkan, api itu tetap nyala.  Bangsa Indonesia jangan menyepelekan substansi masalah West Papua.

3.1. Kasus Pelanggaran berat HAM sebagai kejahatan Negara harus diselesaikan.

3.2. Status politik bangsa West Papua/Sejarah Pengintegrasian ke dalam wilayah Indonesia dengan rekayasa pepera. 1969 harus diselesaikan.

Sudah saatnya Pemerintah Republik Indonesia dan ULMWP duduk berunding yang dimediasi pihak ketiga di tempat yang netral. Contoh penyelesaian kasus GAM dengan RI adalah referensi yang relevan.

Semalat berdialog dan berdebat.
-------
Sunday, Ita Wakhu Purom, 11 Februari 2018.