 |
| Musa Pekey (Foto: Dok/KM) |
Oleh: Musa Pekei
(Kata Kunci:”Kontrak Karya PTFI,Respon Pemerintah pusat,Tidak melibatkan Pemda Papua,Rekomendasi Solusi PTFI”.)
Dilihat dari sejarah penanaman modal asing di Indonesia pada masa revolusi ada tiga investasi yang masuk di indonesia,salah satunya adalah PT.Freeport Indonesia[1].Sejak masuk tahun 1955 adalah massa penelitian dan ekspedisi ke wilayah yang ingin di eksplorasi ,melalui utusan khusus dari Negara masing masing yang dituju untuk investasi asing di Indonesia Hanya disinkan eksplorasi selama 25 tahun dan pemerintah pusat memperpanjang terus menerus hingga sekarang.Denngan melihat perkembangan masa lalu bahwa pemerintah daerah tidak pernah melibatkan dalam meratifikasi perpanjangan PTFI . itu sebabnya dalam Perpanjangan kontrak karya Freeport harus melibatkan Pemda Papua,jangan semuanya diambil alih oleh pemerintah pusat,dilihat dari garis koordinasi birokarasi pemerintahan bahwa,pemerintah pusat sepenuhnya mengambil alih dalam penganbilan keputusan,hal ini memungkin sudah tidak menghormati pemerintah daerah papua.Kunjungan empat (4) menteri ke daerah tambang pada bulan lalu ,mereka masuk tanpa koordinasi dengan Gubernur Papua ,hal ini menandakan bahwa pemerintah pusat tidak mau mengkoordinasikan dengan pemda , oleh karena itu diduga bahwa pemerintah pusat hanya menilai bahwa pemda tidak ada hak apapun.Semestinya Pemerintah pusat minta pendapat dari daerah papua apa keperluaanya? Dan itu dilihat dari perkembangan saat ini bahwa pemerintah pusat belum betul betul menghargai pemerintah daerah[2].
1.Apa penyebab utama tidak melibatkan pemda papua?
Dalam pernyataan menteri ESDM Muhamad Said mengatakan saat wawancara eksklusif dengan mata najwa beliau menyatakan ”Kalau kita menutup Kontrak karya PTFI[3],kemungkinan akan dampakanya pada pengangguran besar besaran dan juga PHD Kab.mimika yang volume nilainya tinggi itu tidak maju maju sampai sekarang .”katanya”.sesuai dengan pernyataan beliau diatas menurut analisa saya bahwa bias dibenarkan , tetapi disisi lain bahwa secara tidak langsung beliau menegur pemerintah provinsi papua,sebab ia mengambil contoh di sekitar Timika.Memang ini sesuatu yang musti diragukan dan kritik untuk pemda papua ambil langkah yang bijak untuk memastikan dan menuntut untuk ikut terlibat dalam perbincangan panjangan soal PTFI ini.
Persoalan utamanya adalah kontrak karya PTFI,namun dalam pengambilan kebijakan maupun pemhasaan PTFI tidak selalu melibatkan pemerintah provinsi papua mulai dari tahun ke tahun.Hal ini saya menduga bahwa pemerintah pusat mengambil alih seluruh hak dan kewajiban daerah yang musti dilakukan oleh pemda.Apakah area tamabang itu ada di pulau jawa jadi semuanya diatur oleh jawa? Sedangkan perusahaan di Sumatra actor utama dalam pembahasaan itu selalu melibatkan pemerintah daerah Sumatra[4].Sementara yang menjadi pertanyaan-nya adalah Memang jikalau pemprov papua yang menjadi actor penting mengapa semuanya diambil alih oleh pemerintah pusat ? ini seharusmnya tidak boleh ,hal ini tidak menghargai prosedur kerja birokrasi pemerintahan ,harus mempertimbangkan semuanya jangan terlalu memonopoli hak pemerintah daerah. Jika kita lihat dari garis hukum adat maka,peran utama dalam melibatkan persoalan ini juga adalah masyarakat setempat atau mewakili kepala suku hak ulayat[5].Ditinjau dari seluruh perdebatan antara legislative dan eksekutif ini mereka hanya menjembatani kepentingan perut,maka saat ini menjadi trending topic .Respon dari penulis menyampaikan secara tegas bahwa, Apa kontribusi yang mereka memberikan kepada orang papua ? Memangnya persolan tambang ini milik Jakarta jadi,seenakanya saja menteri ESDM mengatahkan ,kita tutup PTFI Selam tiga tahun kemudian buka kembali tiga tahun kedepanya! memangnya ia berbicara seenakanya itu ,sebetulnya ia punya tambang ada di jawa jadi ia seenaknya katakanan sedemikian? semestinya koordinasi dengan pemerintah daerah terlebih dahulu.
Pemerintah pusat beranggapan bahwa pemda papua tidak penting”Tidak Pantas”,Penulis mengkritik dan menegaskan kepada pemerintah pusat, kalian harus tahu menghargai pemerintah daerah ,sebagai perpanjangan tangan dari pusat sesuai dengan Peraturan daerah (Perda),hargai dan ikuti prosedur itu,dan kembali pada lembaran Otonomi daerah(desentralisasi) yang diberikan pusat yang mana didalamnya sudah terkandung “hak dan kewajiban bumi dan tanah disepakti dari daerah kemudian lebih lanjut akan mengesahkan sesuai dengan permintan daerah”.Mengingat isi perda maupun OTSUS itu hampir sama,maka pemerintah pusat harus patuhi aturan yang anda sendiri sahkan dan mendistribusikan kedaerah lebih khusus pemda papua [6].Jangan seenaknnya mengambil langkah dan tindakan yang semaunya elit politik dan petinggi petinggi pejabat Negara ,Saya menduga bahwa yang penjadi trending topic di media social maupun media massa itu hanya adu mulut antara legislative dan eksekutif dan jajaran para menteri telebih khususnya menteri ESDM dan kalau bila perlu harus memanggil Gubernur papua dalam perdebatan di Tv atau perumusahan kebijakan kontrak kerja.
Selama penulis mengikuti di berbagai media jarang saya menemukan orang papua terlibat dalam perdebatan PTFI atau perumusan kebijakan perpanjangan PTFI .Hal ini menandakan bahwa pemerintah pusat tidak mau pusing dengan pemerintah daerah.Mereka hanya ingin bagaimana cara supaya sebagain saham PTFI ini bisa mendapat bagian untuk kepentingan kelompok dan lembaga.Mereka tidak mau kalau pemda papua terlibat pasti ada pendugaan pemindahan kantor Freeport di Papua dan pajak daerah kemungkinan diminta di proritaskan 80 % di papua.itu sebabnya pemerintah pusat tidak melibatkan pemda papua.
2. Siapa Yang Perlu Dilibatkan Pemerintah Pusat Atau Daerah?
Menurut analisa saya bahwa kedua belah pihak penting untuk dilibatkan dan jangan memberatkan titik sebelah.Saran dan kritik saya bahwa perlu adanya pengambilan waktu yang tepat dalam beberapa hari dibahas secara forum terbuka dan minta pendapat dari pendat eksekutif dan legislative dan pemerinta daerah papua,lalu minta keluhan apa dan menganbil keputusan yang bijak dan jelas.Perlu diperhatikan juga minta pendapat dari pemerintah daerah apa keluhan yang dimintanya.Sementara saya mengikuti di media massa maupun tv yang menjadi actor dan adu mulut adalah legislative pusat dan kemeterian esdm ,sedangkan pemda papua [7]menjudikan kacung pemerintah pusat ? Saya secara jelas mengatahakan bahwa pemerintah daerah bukan kacung kamu,harus dihargai dan dinomor satukan dalam pembahasan ini.
Pemerintah daerah adalan jawaban dalam membalas segala komentar dan kritik dari bebagai kalangan baik di kalanngan elit politik maupun para pengangat.Seharusnya ikuti kemaunan pemerintah daerah.Saya menduga juga bahwa pemerintah pusat takut dengan pemerintah daerah Karen tuntutan tentang meminta kembali bangun kantor pusat PTFI di papua[8]dan permintaan pajak daerah menigkat hingga 80% papua dan pusat mennglolah 20% itu menurut tuntutan Lukas enembe gubernur papua,saat ini.Saya yakin bahwa ketidak terlibatan pemerintah daerah papau dengan persoalan perpanjangan kontrak PTFI ini, berlandaskan ketidakmauan-nya pemerintah pusat untuk memprioritaskan permintaan gubernur papua.
3.Rekomendasi Langkah Bijak Mengambil Kontrak Kerja PTFI
PT.Freeport Indonesia adalah perusahaan yang pajak pendapatan Negara diandalakan oleh Indonesia ,maka beberapa langkah bijak yang Penulis tawarkan dan semestinya diambil dalam merumuskan kebijakan kontrak kerja PTFI yaitu antara lain:
1) Pemerintah pusat mengkoordinasikan kepada lembag lembaga yang terkait dalam merumuskan kebijakan kontrak kerja PTFI ini
2) Pemerintah pusat juga harus mengundang pemerintah dalam pengambiilan kebijak kontrak karya ini,dan meminta pendapat dan permintaan dari pemerintah daerah yang sekaligus mewakili masyarakat asli papua.
3) Harus merumuskan langkah yang bijak dalam penyelesaian sengketa PTFI dan pemerintah pusat dan daerah
4) Mengukur dan melihat kondisi perkembangan Negara Indonesia ,baik disi ekonomi dan social masyarakatnya,kemudian mempertimbangkan lalu merumuskan bersama dalam satu meja resmi.
Demikian usulan dan saran dari penulis ,dan tidak lupa juga sebagai kebersamaan dan satu pikiriran akan menghasilkan kesejahteraan dan segala persoalan dapat diselesaikan apabila semua pendapat menjadi satu dan disan akan menemukan jlan keluar.
Penulis Adalah Mahasiswa Papua Kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Fakultas: FISIP Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2014.
[1] http://www.kaskus.co.id/thread/51f96d881e0bc33026000003/sejarah-asal-mulanya-ptfreeport-menjarah-di-papua/
[2] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/16/nxwmdu334-gubernur-papua-tak-dilibatkan-soal-perpanjangan-kontrak-freeport
[3] http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/10/23/45297/65/25/Soal-Perpanjangan-Kontrak-PT.-Freeport-Indonesia-Fraksi-PDI-P-Tuding-Menteri-ESDM-Gagal-Paham
[4]http://www.semenpadang.co.id/Kementerian Perindustrian dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I Tahun 2015 di Gedung Serba Guna Semen Padang Selasa, (24/2/2015)
[5] http://sp.beritasatu.com/home/pemilik-hak-ulayat-grasberg-ancam-tutup-daerah-operasi-tambang-freeport/11695: Selasa, 27 September 2011 | 10:52
[6] https://www.google.com/search?biw=1366&bih=645&noj=1&q=lukas+enembe+tolak+perpanjangan+ptfi+2015&oq=lukas+enembe+tolak+perpanjangan+ptfi+2015&gs_
[7] http://wiyainews.com/nasib-ptfi-ada-ditangan-pemprov-papua-bukan-pusat.html
Posting Komentar