Dinilai Takut Papua Merdeka, Indonesia Membantah

Aksi Demo Damai Masyarakat SalomoIsland Menuntut MSG Menerima Aplikasi West Papua/BTB.ist

Yogyakarta, (KM) - Negara ini terlihat jelas sedang takut kalau Papua akan  keluar dari tatanan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat (YLSM) wilayah pengunungan tengah Papua, Servius Kedepa, Via telepon, Kamis, (12/05) di Jayapura.

"Saya berani katakan Indonesia sudah mulai takut Papua segera keluar dari NKRI, Kita bisa lihat sendiri perkembangan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, P0political dan HAM di tanah Papua sejak 1 Me 1963 hingga 11 Mei 2016. ini dia," kata Kedepa.

Menurut Kedepa, kenyataannya Pemerintah Indonesia mengirimkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam jumlah yang banyak di Papua melalui kapal laut yang beralaskan atas  alasan untuk menjaga keamanan di Papua.

"Apa yang mau diamankan, pada hal, kasus Paniai 8 Desember 2014 lalu itu saja masih belum diselesaikan hingga 11 Mei 2016. Tidak hanya itu, kekerasan dan pembunuhan di Papua juga dilakukan oleh TNI/Polri," katanya.

The United Liberation Movemment for West Papua (ULMWP), lanjut Kedepa, akan diterima dalam Melanesian Spearhead Group  (MSG) menjadi anggota tetap sebagai bagian dari keluarga besar Melanesia. Para diplomat yang telah mulai bekerja di ULMWP ini dipilih oleh orang asli Papua melalui suatu konferensi di Aula Uncen Jayapura di Abepura pada beberapa tahun lalu. 

"Semua kekayaan alam telah dikuras habis, tapi jangan dengan manusianya, sudah cukup pembunuh orang asli Papua selama 53  tahun," lanjut Kedepa  tegas.

katanya, tanah adat telah dikuasai oleh pemerintah tanpa izin pemiliknya. Penduduk asli Papua dijadikan minoritas. Sektor bisnis didominasi kaum pendatang. 

"Negara dinilai gagal membangun Papua selama 53 tahun dengan uang yang disiapkan bank dunia,melalui pendekatan - pendekatan yang  dibuat oleh negara," pungkas ketua YLSM.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan (Selasa (18/8), pemerintah bakal mengurus persoalan di Papua dengan serius. Pemerintah tidak mau didikte oleh opini dari luar negeri.

“Kita tidak mau didikte dengan persepsi dari luar seolah-olah kita tidak mengurus Papua dengan benar,” kata Luhut di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat,  dilancir  jakartagreater, edisi, Selasa (18/8)

(Manfred/KM)