 |
| Foto Doc. Pugiye/ist |
Oleh : Yulianus Pigiye
Opini,(KM)--Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya yang sedang berjuang oleh sekelompok Pejabat Birokrasi itu hanya mengundang “Malapetaka (Misfortune) Bagi Masyarakat Kecil di Tota Mapia”.
Saat ini sekelompok Pejabat Birokrasi itu pasti berjuang keras dengan harapan besar untuk merebut Posisi/Jabatan dalam Pemerintahan Kabupaten Mapia Raya itu bahkan sampai sudah buat struktur pemerintahan atas nama dan versi yang sedang mereka berjuang. Dalam benak pikiran mereka pasti sangat benci kepada Pemuada, tokoh adat, dan mahasiswa yang sedang menolak Pemekaran Mapia Raya itu. tentunya merasa menghalangi usaha keras mereka yang sama sekali tidak diinginkan leh rakyat Tota Mapia. Kami paham dengan usaha mereka.
Tetapi, Mereka harus buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik, apa yang sedang dan dialami oleh warga Mapia saat ini, kami sudah dan sedang jadi korban termasuk oleh Bapak Willem Kegiye dan Kawan-kawannya juga tetapi tidak sadar.
Saya Yulianus Pugiye sebagai Putera Daera Tota Mapia sangat paham juga bahwa Bapak Willem Kegiye dan Kawan-kawannya sedang melancarkan berbagai cara yang baru untuk membunuh kami warga Tota Mapia seutuhnya. Kami sudah alami seribu satu macam cara sadis oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai cara: Pemerkosaan terhadap pria & wanita,Perampokan harta benda, Pembunuhan brutal.Penganiayaan,Perampasan dll.
Semua ini kami sudah alami, tapi , mereka ( kelompok yang sedang berjuang minta pemekaran) yang selalu dan sedang berusaha serta membuat jalan lebar-lebar untuk menambah dan mendatangkan semua bentuk kekerasan dan malah petaka yang saya kemukakan diatas ini.
Saya sangat mendukung atas keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, pada beberapa bulan lalu yang mengungkapkan bahwa pemekaran yang dilakukan di Papua tidak sesuai prosedur yang ada. Dengan melihat hal-hal tersebut, Enembe pun dengan tegas mengatakan pemekaran tidak boleh ada lagi di Papua. Keinginannya untuk menjadi Warga Negara Australia “WNA” Jika Pemerintah Pusat meloloskan permohonan pemekaran sejumlah Daerah Otonom Baru “ DOB” di Provinsi Papua. Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, ketika melakukan pertemuan terbatas dengan para Bupati/Walikota se-Provinsi Papua, yang berlangsung di kota Jayapura Hotel Aston, 15/04/15.
“Kalau sampai terjadi banyak pemekaran di Provinsi Papua, maka saya memutuskan lebih baik menjadi warga negara Australia, karena saya tidak ingin melihat persoalan dan dampak yang terjadi dari pemekaran itu. Saya tidak mau dengar dan ikuti perkembangan BURUK yang di lakukan oleh TNI/POLRI Indonesia di Tanah Papua terhadap Rakyat kecil. Lebih baik saya pindah warga Negara Australia,” pungkasnya Bapak Gubernur Papua.
Gubernur Papua terlihat cukup prihatin dengan banyaknya usulan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) yang diperjuangkan oleh orang-orang Papua dari sejumlah daerah di Papua, bahkan dirinya tidak habis pikir, sampai daerah yang sudah tidak layak dimekarkan, masih saja diperjuangkan oleh penjabat daerah alias birokrasi Daerah tersebut untuk tetap dimekarkan.
Menurut Gubernur, jika melihat kondisi rakyat Papua saat ini, usulan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua akan mengancam eksistensi orang asli papua di atas tanahnya sendiri.
“Menurut saya pemekaran itu sama dengan kematian dan Penindasan rakyat sehingga Bapak-Bapak Bupati bias terjemahkan sendiri bahasa saya ini,” ungkap Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP.
Ketua Tim Penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya Mudestus Musa Boma juga mengatakan bahwa dalam Pemekaran Mapia Raya tersebut akan mengundang berbagai macam ‘Malapetaka’ (Misfortune di daerah pemekaran tersebut, entah itu terkait HAM di daerah Tota Mapia, seperti yang baru-baru ini terjadi penembakan di Meuwodide Paniai, Senin (08/12/14) lalu yang sampai pada saat ini belum ada proses penyelesian yang jelas.
Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut diatas ini, yang mana dikatan oleh ketua penolakan DOB Mapia Raya, Musa Boma, yang menyikapi yang bertulang dengan 3 poin sebagai berikut :
Pertama : Mengapa Bupati Dogiyai, Drs. Thomas Tigi bisa membentuk Tim Pemekaran Kabupaten Mapia Raya tanpa mengindahkan instruksi Gubernur Papua, Lukas Enembe?
Kedua : UUD No.129 Tahun 2011 Bab III Pasal 3 tidak menjamin agar pemekaran DOB Mapia Raya yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu. dan
Ketiga : Pemekaran bukan solusi untuk merubah nasip segalanya, tetapi pemekaran merusak Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Kami sebagai Putera Daerah Mapia sangat sadar atas semua kekerasan tersebut. Sehingga kami juga akan berjuang untuk "Menolak Pemekaran Kabupaten Mapia Raya" mengikuti sesuai irama perjuangan Bapak Willem Kegiye dan kawan-kawannya. Bila kalian keras dan sadis, kamipun akan keras tapi tidak sadis.
Melihat semua kondisi yang sedang terjadi dan begitu semangatnya tim yang sedang berjuang, yang mana sedang berusaha untuk mendatangkan malapetaka terhadap rakyat yang tak bersalah, maka melalui Tim Penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya, kita satukan barisan, tetap semangat dalam satu keluarga, untuk terus bersuara, terus bertindar dengan semangat yang berkobbar-kobar untuk hentikan semua intimidasi, semua penganiayaan yang sedang berjuang oleh segelincir orang, kita runtuhkan untuk membawa masyarkat Tota Mapia yang aman dan tenang agar kita ciptakan suasana gembira bersama anak cuc serta alam.
"Selamat berjuang untuk menolak Pemekaran Mapia Raya. Kita harus bertarung untuk menolak. Karena musuh sejati bukan dari jauh, tapi tumbuh subur dalam keluarga kita sendiri, Pungkasnya Pugiye."
Penulis Adalah Aktivis Tim Penolakan DOB Mapia Raya, Wilaya Timika Papua
Posting Komentar