 |
| Legislator Papua, Laurenzus Kadepa.Foto: Doc.KM |
Yogyakarta, (KM) - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menaggapi rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua akhir bulan ini, Rabu ,(27/04) mengatakan, faktor sejarahlah yang menjadikan Papua terus bergolak sampai sekarang. Pembagunan yang digerakkan Jokowi memang berdampak positif, tetapi tidak maksimal tanpa dukungan kebijakan politis. Komitmen mau melakukan pendekatan demi pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua di apresiasi.
"Itu tak akan berdampak positif ke politik hukum dan Hak Asasasi Manusia (HAM) di Papua yang masih menjadi sorotan dunia," ujarnya.
Kalau soal politik, lanjut Kadepa, harus dilakukan dengan langkah politik, bukan pembangunan dan kesejahteraan. Tinjau kembali New York Egreement, Roma Egreement, 1 Mei hari integrasi dan Penentuan Pedapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 adalah awal terjadinya semua pelanggaran HAM di Papua, sehingga penyelesaiannya juga dari itu, meninjau itu. Itu akar persoalan.
"Terkait agenda lain kunjungan Presiden Jokowi ke Papua selain membuka Liga Sepak Bola TSC dan peresmian pasar mama-mama, pihaknya mengaku belum mendapatkan info lebih lanjut, " katanya.
Katanya, Sementara ini baru 2 (dua) agenda yang pasti, juga direncanakan kunjungan ke pasar Youtefa dan Phaara Sentani, namun ini masih dalam pembahasan di Jakarta.
Seperti yang dilancir Jubi, edisi Rabu, (24/04) legislator Tan Wie Long mengatakan, jika ingin menyelesaikan masalah Papua, jangan alergi bicara intergrasi Papua ke NKRI. Masalah Papua harus dilihat secara utuh. Tak hanya dari satu sisi.
“Salah satu hal yang hingga kini belum terselesaikan adalah pro kontra integrasi Papua ke NKRI. Jangan tabu bicara itu. Sebaiknya duduk bersama membicarakan ini,” kata Tan.
Menurutnya, perbedaan pandangan terkait integrasi Papua ke NKRI perlu diluruskan terlebih dahulu. Semua pihak harus menyamakan pendapat mengenai itu.
Manfred Kudiai/KM
Posting Komentar