 |
| Foto, Doc. Petrus Yatipai/KM |
Oleh : Petrus Yatipai
Opini/KM--Politik birokrasi Indonesia telah menjadi rutinitas utama bagi masyarakat diseluruh pelosok, entah itu di pasar, di jalan, di terminal, di rumah bahkan sampai di toilet pun, masih menjadi buah bibir tanpa melihat sebab akibat. Semuanya itu menjadi nyata setelah mengikuti kehidupan di masyarakat publik dimana-mana, terlebih khusus di seluruh tanah air di Bumi Cenderawasih.
Apa lagi, musim-musim ini telah dilangsungkan dengan Pilkada serentak yang terdiri dari ratusan Kabupaten dan beberapa Provinsi dengan kandidatnya masing-masing.
Maka, Situasi yang dibangun adalah konflik antar suku, marga, keluarga, suami dengan isteri, ayah dengan anak, Kampung yang satu dengan kampung yang lain. Dengan dasar itu, tenggelamnya nilai persaudaraan, keharmonisan, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan.
Jati diri marga, keluarga, suku, dan bangsa hanya tinggal jejak. Rakyat kecil yang pada awalnya hanya tahu berkebun dan menangkap ikan di laut, kini sangat pintar berpolitik dirana sistem birokrasi ini. Mengapa hal ini harus terjadi ? Butuh waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Melihat kondisi itu, masyarakat kecil menjadi korban kekerasan demi menyelamatkan kepentingan politiknya. Contoh kecil saja, kita dapat melihat dalam Pilkada serentak yang dilakukan di Republik ini khusus wilayah Kabupaten Nabire, pada 09 Desember 2015 walau dilanda dengan hujan deras, namun masyarakat memainkan perannya dengan, aksi berjalan kaki mengunjungi kesetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) demi menyelamatkan kubuhnya.
Penulis sangat menyesal atas tindahkan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) ini. Ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh orang Papua, demi membela hak-hak dasar Orang Asli Papua, yang ambil bagian didalam bisa dihitung dengan jari. Semakin hari semakin dibelengu dengan system ini, sehingga Jati diri kita sebagai anak Papua Melanesia terus menerus diinjak-injak oleh tindahkan kita sendiri.
Editor : Manfred Kudiai
Posting Komentar