Press Realese : Peringati 1 Desember 1961 Aliansi Mahasiswa Papua

logo AMP/ist

Deklarasi Negara Papua Barat sejak 1 Desember 1961, nyatanya tidak akui oleh Indonesia dengan beberapa klaim yang tidak berdasar sama sekali. Wujud dari tindakan Indonesia dengan yang tidak mengakui pembentukan  Negara Papua Barat dilakukan dengan invasi militer yang dilakukan sejak dikeluarkannya TRIKORA (Tiga Komando Rakyat), 19 Desember 1961 di Alun-Alun Utara Yofyakarta. Mobilisasi kekuatan militer dilakykan untuk mengagalkan menganeksiasi Papua Barat kedalam pangkuan Indonesia.

15 Agustus 1962 lahirlah persatuan New York yang mengatur tentang pemerintahan sementara di Papua dan mempersiapkan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi Rakyat Papua. Kemudian pada bulan Juni- Agustus 1969  d7lakukan tindakan pilih bebas Rakyat Papua, yang oleh Indonesia dinamakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Pelaksanaan PEPERA dilakukan dibawah tekanan, teror dan intimidasi militer Indonesia.

Walau Indonesia berhasil menggagalkan berdirinya Negara Papua dan melaksanakan  Raktat Papua untuk bergabung nengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perjuangan untuk mewujudkan  terbentuknya sebuah Negara Papua tidak akan pernah surut. Berbagai pergantian rezim penguasa di Indonesia, mulai dari militeristik Soeharto hingga rezim saat ini JOKOWI - JK tidak mampu me4edam gejolak perlawanan Rakyat Papua. Berbagai kebijakan Indonesia saat iniseperti Otonomi Khusus, Pemekaran, OTSUS Plus dan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Paoua dan Paoua Barat ( UP4B) tidak mampu meredam keingiban Rakyat Papua untuk mendirikan sebuah Negara.

Maka jelaslah bawah persoalan  yang dihadapi Rakyat Papua saat ini, bukan persoalan kesejahteraan dan kesenjangan sosial atau persoalan ketidaksetaraan ekonomi, tapi yang menjadi dasar persoalan Rakyat  Papua saat ini adalah identitas Rakyat Papua sebagai sebuah Bangsa  yang tidak dapat selesaikan dengan berbagai kebijakan negara Indonesiadi tanah Papua. sehingga, kami menuntut Resim JOKOWI-JK untuk :

Pertama : berikan kebebawan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai  Solusi Demokrasi bagi Rakyat Papua.

Kedua : Menarik Militer (TNI/POLRI) Organik dan Non - Organik dari seluruh  Tanah Papua.

Ketiga :Menghentikan Pengiriman Militer (TNI/ POLRI) Organik dan non- Organik ke Tanah Papua

Keempat : Menarik segalah produk politik ; OTSUS, OTSUS Plus, Pemekarandan UP4B yang diterapkan di Tanah Papua dan berikan REFERENDUM bagi Rakyat Papua.

Demikian selebaran ini kami buat, atas dukungannya kami ucapkan terimakasih.

Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]