 |
| Peristiwa Kasus Paniai Berdarah, 08 Desember 2014 (Foto: Desing YSLM/KM) |
Jayapura, (KM) – Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat (YSLM) Wilayah pegunungan tengah Papua menilai orang nomor satu di wilayah Kabupaten Paniai yang mendapatkan ketua Dewan Piminan Daerah Partai Hanuara di Provinsi Papua telah gagal menangani kasus paniai berdarah, 08 Desember 2014 yang lalu di kabupaten Paniai.
Menurut, Ketua YSLM, Servius Kedepa, “Ketua DPD Partai Hanura yang diberikan Wiranto sebagai Menkopolhukam RI ini dari sisi apa. Ini menjadi pertanyaan besar.”
“Apakah Hengky Kayame, Bupati Kabupaten Paniai mampu mengamankan kepentingan NKRI di Papua sehingga kasus Paniai tidak bisa diungkit ataukah Jakarta tidak mampu bendung strategi apapun yang dibuat Hengky Kayame untuk matikan kepentingan Negara di Papua. Sehingga kasus Paniai ini tidak bisa diselesaikan,”tanya Kedepa kepada kabarmapegaa.com, Sabtu, (12/11/16).
Melihat situasi terjadi kasus di Paniai, kata Kedepa, saat ini bupati sendiri masih berada di tempat dan ia sendiri melihat kejadian pada tanggal 08 Desember 2014 lalu, bukan bupati berada di luar dari Paniai. Jadi, persoalan yang terjadi, kembali pada bupati. Karena dia juga orang daerah asli, suku Mee.
“Jadi, dari sisi Negara, bupati kan dibawa Presiden, jadi Hengky mau bikin apa, sekuat bagaimana pun Hengky menyatakan sikap A, B dan C sana sini itu hanya percuma dan hanya menyenangkan emosi keluarga koban dan masyarakat,”ungkapnya.
Di sisi lain, kata dia, mungkin karena bupati susah karena dilawan oleh Jakart ataukah orang nomor satu itu diberikan ketua DPD Partai Hanura karena mampu tegakan kepentingan Jakarta di Paniai. Ini menjadi pertanyaan.
“Sekarang proses penyelesaian kasus besar itu terjadi hanya berputar di sebuah toples saja, Jadi, entah Hengky bertindaknya bagaimana dan Presiden pun demikian diantaranya itu hanya putar-putar di dalam satu toples dan hanya mengamankan kepentingan Negara,”ungkapnya.
Di lain sisi, kasus di Paniai sama hal dengan perjuangan papua lepas dari Indones. Presiden RI Jokowi telah gagalkan tim Pencari Fakta dari Pasifik MSG yang masuk, apakah hanya karena kemampuan Jokowi ataukan kemampuan orangnya di daerah, yang mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk gagalkan Tim pencari Fakta atau orang-orang lain yang menyelesaikan persoalan kewenangan mereka.
Ia bepesan sebagai orang satu wilayah Paniai dan kepala Rumah Tangga, perluhnya mengatur caranya sehingga keluarga aman, sejahtera dan keluarga punya hak itu harus di kembalikan terutama keluarga korban yang sangat susah mendapatkan keadilan dan kebenaran untuk mengatasi masalah-masalsah pelanggaran HAM terutama pelanggaran kasus Paniai.
“Hal itu cukup, hanya main-main seperti begitu saja, ataukah bupati mau membangun satu strategi selesaikan masalah ini. Karena dalam Negara Indonesia saja tidak bisa diselesaikan. Karena kasus Paniai ini sama saja kasus perjuangan Papua harus lepas dari Negara Indonesia,”katanya.
“karena Indonesia tidak mau masalah kasus Paniai dibicarakan dli tingakat Internsional sama juga kasus paniai tidak mau, Indonesia tidak mau dibicarakan di tingkat Internasional dua kasus ini sama,”tambahnya.
Selain itu terkait Tim pencari fakta yang dibuat Komnas Ham, kata dia,”Yang jelas tim Ad hock yang dibuat Komnas Ham RI sudah gagal tangani kasus Paniai. Gagal karena kepentingan NKRI.
“Karena tim yang masuk di daerah, yang jelas mereka bekerja sesuai dengan rekomendasi Negera, bukan mereka mau mengangkat kasus pelanggaran Ham yang sebenarnya agar dikasih Rekomendasi. Itu tidak. Buktinya sampai sekarang belum ada kejelasan.
“Jadi, mereka jangan samakan dengan kasus sondegau yang ditembak lalu dibayar 1 Milyar. Karena masalah ini bukan masalah peran adat. Tapi, amunsi yang ditembak. Ini bukan bayar kepala,”katanya.
Untuk itu, Kata dia, kasus Paniai berdarah harus ditangani Dewan Adat PBB, karena Indonesia tidak bisa selesaikan dengan sendirinya.
Pewarta : Alexander Gobai
Posting Komentar